Berita Olahraga Terkini dan Terlengkap di Indonesia Berita Olahraga Media Indonesia Krisis Pemberitaan Ramah Gender

Media Indonesia Krisis Pemberitaan Ramah Gender

Baru-baru ini pemberitaan di beberapa media mengenai atlet perempuan di Olimpiade Tokyo 2021 menjadi perbincangan yang ramai, malah sempat menjadi trending topic di Twitter.Alih-alih menginformasikan perihal prestasi atlet, artikel-artikel tersebut malah berfokus pada wujud tubuh, pakaian, hingga seksualitas atlet perempuan.

Dengan tujuan untuk meningkatkan klik pembaca, artikel-artikel tersebut dikasih judul yang diperhatikan merendahkan perempuan, seperti “Bikin Ngilu, Pose Maharatu Bulutangkis Dunia Gunakan Bikini” yang dimuat di web viva.co.id, “Cantik Bak Model, Atlet Olimpiade Tokyo ini Pernah Digoda Cristiano Ronaldo” di bunyi.com, dan “5 Atlet Olimpiade Tokyo 2020 yang Mempunyai Wajah Cantik, Bikin Mata Melotot” di bola.com. Judul yang jelas tak ramah gender tersebut sudah memancing kemarahan banyak pengguna internet.

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengungkapkan, “Wartawan Indonesia tak membikin berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Penafsiran cabul dalam Kode Etik Jurnalistik adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, bunyi, grafis, atau artikel yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu daya seksualitas. Dalam hal ini, wartawan tak boleh membikin artikel yang membangkitkan nafsu daya seksualitas.

Judul-judul berita yang melakukan objektifikasi dan seksualisasi perempuan seperti contoh-contoh di atas berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Sayangnya banyak masyarakat malah korban sendiri belum memahami mekanisme pengaduan atas pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh wartawan.
Pemberitaan yang tak ramah gender sesungguhnya bukan hal yang baru di media Indonesia. Masih banyak media, secara khusus media daring, yang pemberitaannya amat seksis, termasuk dalam pemberitaan perihal kekerasan seksual. Kali kali liputan media perihal sebuah kasus kekerasan seksual kepada perempuan atau anak berpotensi menyebabkan korban mengalami kekerasan kedua kali.

Pemberitaan yang tak ramah gender juga sering menciptakan sebuah kekerasan berbasis gender online (KBGO) bagi korban. Liputan kekerasan seksual seperti ini menunjukkan wajah atau identitas korban, atau memaparkan kronologi atau terperinci yang sensasional dan tak peka pada korban. Pemberitaan juga sering kali lebih menunjukkan terperinci korban, bukannya pelaku. Tak ini semakin diperparah oleh komentar dari pembaca di artikel atau di media sosial yang sering tak berpihak pada korban, malah menyalahkan mereka.

Sedangkan cuma korban kekerasan seksual yang terdampak oleh pemberitaan tak bertanggung jawab seperti ini, tetapi juga semua keluarga mereka. Mulai dari stigma yang mereka temukan, doxing, hingga pelecehan susulan dan intimidasi mereka natural karena pemberitaan yang tak bertanggung jawab.

Praktik seperti ini terus langgeng karena kebanyakan wartawan dan redaktur di perusahaan masih belum mempunyai perspektif gender, sehingga pemberitaan mereka mencerminkan skor-skor patriarkal, malah misoginis. Di satu sisi kebiasaan patriarkal dan pandangan maskulinitas yang usang dari para pemimpin perusahaan media membikin ketiadaan political will untuk berubah. Di sisi lain, perusahaan media memandang pemberitaan seksis sebagai sebuah cara ampuh untuk menarik pembaca dan meningkatkan traffic web demi kepentingan bisnis mereka.

Perspektif pasar memang masih amat dominan bagi media di Indonesia. Peniadaan sudah ada beberapa media joker gaming yang kritis dalam pemberitaan dan aktif mendukung kebijakan-kebijakan penting seperti dilegalkannya Rancangan Undang-Undang Tak Kekerasan Seksual, tetapi jumlah mereka masih keok dibandingi media yang sensasional dan mengobjektifikasi perempuan.

Upaya mendukung kebijakan editorial yang berperspektif gender akibatnya selalu menemukan jalan buntu karena berhadapan dengan kepentingan sang pemilik media yang mengutamakan bisnis, sehingga mematikan rasa empati mereka. Ditambah lagi, perspektif gender juga masih belum merata dimiliki oleh para pemangku kebijakan seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.

Kode Etik Jurnalistik jelas tak cukup untuk memberikan pemahaman bagi wartawan dan perusahaan media daerah mereka berprofesi. Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan beberapa organisasi pers sebagai lembaga pengawasan kerja-kerja jurnalistik seharusnya mempunyai tanda pemberitaan yang ramah gender.

Sedangkan keok penting adalah adanya Standar Operasional pemberitaan ramah gender dan edukasi yang menyeluruh di ruang redaksi di semua perusahaan media. Pada akibatnya ini akan berdampak positif bagi media juga, meminimalisir potensi gugatan dan laporan pencemaran nama baik yang dapat mengkriminalisasi wartawan.

Related Post